Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memberikan contoh baik, bahkan melanggar arahannya sendiri dengan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Padahal pada awal Januari, SBY meminta seluruh menterinya fokus pada pekerjaan, mengutamakan tugas negara dibanding urusan partai.
"Arahan ini ditujukan kepada menteri-menteri yang kebetulan ketua umum partai," kata Boyamin kepada VIVAnews, Minggu 10 Februari 2013. "Tapi dalam seminggu terakhir SBY membiarkan dan atau memberi izin empat menteri berasal Partai Demokrat untuk urusi Partai Demokrat."
Boyamin melanjutkan, sepulang dari luar negeri, SBY hanya memikirkan partainya, tidak memikirkan rakyat. "SBY juga biarkan empat menteri menggunakan fasilitas negara untuk mengurus Partai Demokrat," katanya.
Seperti diketahui empat menteri tersebut menggunakan mobil negara menuju kediaman SBY di Cikeas. Mereka adalah Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan, yang mengendarai mobil Toyota Camry B 1101 ZAA, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik (Toyota Camry B 1705 RFS), Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo (Mitsubishi Pajero B 8036 ES), dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin (Toyota Camry B 1126 RFY).
Boyamin menegaskan bahwa penggunaan mobil dinas untuk urusan partai dan umrah SBY atas biaya negara merupakan penyimpangan.
Sebelumnya Direktur Eksekutif IndoBarometer, M Qodari, menilai SBY yang juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, berpotensi melakukan blunder politik dengan mengambil alih kendali partai. "Kalau tidak hati-hati justru bisa jadi 'blunder politik' karena SBY tidak konsentrasi mengurus pemerintahan," kata Qodari kepada VIVAnews.
Pernyataan senada juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon. Menurut Fadli, terkesan SBY sebagai Presiden lebih sibuk mengurus partai ketimbang negara. "Di zaman Pak Harto saja tak pernah sekali pun Presiden berpidato soal internal parpolnya," katanya.
Jumat malam, usai pertemuan Majelis Tinggi Demokrat yang diperluas, SBY menyatakan Majelis Tinggi Demokrat mengambil kendali partai. SBY juga menyatakan, Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum sebaiknya fokus menghadapi kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
Boyamin menegaskan bahwa penggunaan mobil dinas untuk urusan partai dan umrah SBY atas biaya negara merupakan penyimpangan.
Sebelumnya Direktur Eksekutif IndoBarometer, M Qodari, menilai SBY yang juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, berpotensi melakukan blunder politik dengan mengambil alih kendali partai. "Kalau tidak hati-hati justru bisa jadi 'blunder politik' karena SBY tidak konsentrasi mengurus pemerintahan," kata Qodari kepada VIVAnews.
Pernyataan senada juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon. Menurut Fadli, terkesan SBY sebagai Presiden lebih sibuk mengurus partai ketimbang negara. "Di zaman Pak Harto saja tak pernah sekali pun Presiden berpidato soal internal parpolnya," katanya.
Jumat malam, usai pertemuan Majelis Tinggi Demokrat yang diperluas, SBY menyatakan Majelis Tinggi Demokrat mengambil kendali partai. SBY juga menyatakan, Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum sebaiknya fokus menghadapi kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/389051-masyarakat-anti-korupsi-kritik-sikap-sby-di-demokrat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar